JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritisi rapat kerja (Raker) antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang sering kali digelar tertutup.
Padahal raker tersebut membahas Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2023 dan kelanjutan yang sempat tertunda proses pengesahannya di tingkat Komisi I DPR karena melebarnya pembahasan, termasuk pernyataan kontroversial anggota Komisi I DPR Effendi Simbolan yang menyebut TNI sebagai "gerombolan".
Menurut Lucius, rapat yang berjalan terbuka, memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga, dan itu terbukti dari pernyataan Effendi Simbolon terkait disharmoni di institusi TNI.
"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/9/2022).
Lucius menilai selalu ada manfaat dibalik desakan rapat terbuka di DPR yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi.
Dia mencontohkan, rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) lalu ternyata diketahui ada disharmoni di TNI, salah satunya yaitu ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman.
"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," katanya.
Menurut dia, rapat yang berlangsung terbuka, bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/lembaga, karena soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi.
Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR.
"Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?," katanya
Lucius menilai, kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan Komisi I tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.
Karena itu menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.
"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?," katanya.
Menurut dia, jangan jadikan alasan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan.
Dia mengatakan memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan namun dalam pembicaraan anggaran, tidak sampai yang rahasia-rahasia itu karena pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umumnya saja.
"Komisi I harus punya tanggungjawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.
Lucius menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai dengan menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir.
“Kalau mitra membawa informasi rahasia, silahkan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan.mehutup rapat itu,” pungkasnya.
Laporan Yusnir (Jakarta)
Editor: Edwar Yaman
